Kesadaran masyarakat dalam mencegah praktik gratifikasi, suap, dan konflik kepentingan di tingkat desa merupakan kunci penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Dengan memahami bahaya dan dampak negatif dari tindakan-tindakan tersebut, warga desa dapat lebih aktif mengawasi jalannya pemerintahan serta menolak segala bentuk pemberian yang bertujuan mempengaruhi keputusan. Partisipasi masyarakat dalam menjaga integritas dan akuntabilitas aparatur desa akan memperkuat pencegahan praktik-praktik korupsi, sehingga tercipta lingkungan yang adil dan berorientasi pada kepentingan bersama.

PARSITO (KEPALA SEKSI PELAYANAN)    SITI ELFIYANTI (SEKRETARIS DESA)    MUBIN (KEPALA KASI KESEJAHTERAAN)    PARNIYANTO (KEPALA URUSAN PERENCANAAN)    WARDI (KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN)    WARNIANTO (KEPALA URUSAN TU DAN UMUM)    PARNO (KEPALA DUSUN)    SULARNO (KEPALA URUSAN KEUANGAN)    HARIYANTO (KEPALA DUSUN)    SAMSUHARI (KEPALA DESA)    SAKAT (KEPALA DUSUN)    HARYONO (ANGGOTA BPD)    SUTRISNO (ANGGOTA BPD)    MARSAM (ANGGOTA BPD)    YUDI DESRIANTO (ANGGOTA BPD)    AYUB KURNIAWAN (ANGGOTA BPD)    SRI WAHYUNI (ANGGOTA BPD)    JEMIKUN (ANGGOTA BPD)    SRIYANTO (ANGGOTA BPD)    ANWAR SODIQ (ANGGOTA BPD)    NURHADI (KEPALA DUSUN)    SUWARNO (KEPALA DUSUN)