Budaya lokal dan hukum adat memiliki peran penting dalam mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi di tingkat desa. Dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong, kejujuran, dan tanggung jawab sosial, masyarakat desa dapat memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas. Hukum adat yang mengatur sanksi tegas terhadap pelanggaran juga menjadi landasan untuk menekan praktik korupsi, menciptakan pemerintahan desa yang lebih bersih dan transparan sesuai dengan nilai-nilai yang diwariskan oleh leluhur.

PARSITO (KEPALA SEKSI PELAYANAN)    SITI ELFIYANTI (SEKRETARIS DESA)    MUBIN (KEPALA KASI KESEJAHTERAAN)    PARNIYANTO (KEPALA URUSAN PERENCANAAN)    WARDI (KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN)    WARNIANTO (KEPALA URUSAN TU DAN UMUM)    PARNO (KEPALA DUSUN)    SULARNO (KEPALA URUSAN KEUANGAN)    HARIYANTO (KEPALA DUSUN)    SAMSUHARI (KEPALA DESA)    SAKAT (KEPALA DUSUN)    HARYONO (ANGGOTA BPD)    SUTRISNO (ANGGOTA BPD)    MARSAM (ANGGOTA BPD)    YUDI DESRIANTO (ANGGOTA BPD)    AYUB KURNIAWAN (ANGGOTA BPD)    SRI WAHYUNI (ANGGOTA BPD)    JEMIKUN (ANGGOTA BPD)    SRIYANTO (ANGGOTA BPD)    ANWAR SODIQ (ANGGOTA BPD)    NURHADI (KEPALA DUSUN)    SUWARNO (KEPALA DUSUN)